Rapatparipurna Penetapan 4 Raperda Masuk Propemperda 2020

Kota Bansung, wartagaluh.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemeritah Kota Bandung menetapkan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk kedalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2020, di Ruang Paripurna, DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Bandung, Senin (10/8/2020).

Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, AT., MM., selaku pemimpin rapat paripurna menyetujui rencana kerja pembahasan 4 Raperda yang disusun oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Kemudian Ketua Bapemperda DPRD Kota Bandung, Entang Suryaman, SH, menyampaikan, empat Raperda tersebutmeliputi Lembar Kota (LK) Tahun 2020 Nomor 05 dengan usul Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Program Daerah Kota Bandung Nomor 08 2016 Tentang Susunan Pembentukan Perangkat Daerah Tahun 2020. Kedua, LK 2020 Nomor 06, usul Raperda Kota Bandung Tentang Bandung Ramah Lanjut Usia. Ketiga, LK 2020 Nomor 07 Tentang Peraturan Kota Bandung Tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Bandung.

“Keempat, Lembaran Kota Tahun 2019 Nomor 10, dengan usul Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung, Tentang Perusahaan Umum Daerah Kota, yang merupakan lanjutan dari Propemperda Tahun 2019 akan dibahas disatkan dengan Rancangan Peraturan DPRD dan Tata Beracara DPRD Kota Bandung," papar Entang.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menjelaskan alasan diubahnya Perda LK nomor 05 Tahun 2020 tersebut.

"Lembaran Kota (LK) nomor 05 tahun 2020, Perihal Raperda Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dasar Perubahan dikarenakan, menyesuaikan nomenklatur perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang baru, Penyesuaian terkait Rumah sakit daerah sebagai bagian perangkat daerah, dan 9 dinas dan 3 badan mengalami perubahan nomenklatur," terangnya.

Oded melanjutkan, dasar pertimbangan menyampaikan LK Tahun 2020 Nomor 06 Tentang Bandung Ramah Lansia. Menurutnya, lanjut usia merupakan bagian masyarakat kota Bandung yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta memiliki peran penting dalam pembangunan daerah kota. Karena itu, perlu mendapatkan pelayanan dan pengembangan potensi diri dalam semua aspek kehidupan sesuai harkat dan martabatnya.

“Sebagaimana tercantum pada pasal 6 ayat 2 dan pasal 55 ayat 5, Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan Lansia, pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan peraturan daerah," ujarnya.

Selain itu, Oded memaparkan dasar perubahan LK Nomo 07 2020, Tentang Penataancan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung.

"Ekonomi kreatif memiliki arti penting dan strategis dalam menopang ekonomi masyarakat. Mewujudkan ekonomi yang berdaya saing, supaya mendorong sesuai perkembangan budaya, teknologi, masyarakat, keilmuan, menciptakan eko kreatif yang berdaya saing masional maupun global, menciptakan lapangan kerja eko kreatif. Bandung sebagai kota kreatif, harus ditata dan dikembangkan. Dan memberikan arah dan landasan kepastian hukum untuk semua pleaku ekonomi kreatif," tegas Oded.

Empat LK tersebut rencananya akan dibahas oleh empat Pansus yang akan dibentuk pada Rapat Paripurna, Selasa (11/8/2020) besok.

  • Bagikan melalui: