Bandung Akan Segera Miliki Raperda untuk Menjadikan Bandung sebagai Kota Ramah Lansia

www.wartagaluh.com BANDUNG – Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011.

Adapun, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Bandung terus matangkan draf rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait Bandung kota ramah lansia.

Hal ini sebagai wujud perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan angka harapan hidup lansia di Kota Bandung.

Kepala DP3APM Kota Bandung, Tatang Muhtar mengatakan, bahwa tren grafik tingkat angka harapan hidup lansia di Kota Bandung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut dibuktikan dengan data survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang merinci sejak tiga tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 berada di 73 tahun, selanjutnya, tahun 2018, 74 tahun, dan 2019 menjadi 74,4 tahun.

"Ini menunjukan angka positif karena angka harapan hidup lansia yang meningkat setiap tahunnya. Selain itu secara presentase total jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.480.464 pada tahun 2019, sekitar 11,86 persen atau 294.178 penduduk merupakan kategori lansia, tren kondisi ini pun terus bertambah setiap tahunnya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung. Selasa (25/8/2020).

Tatang menuturkan, dalam upaya menjaga tren tersebut dan mewujudkan peningkatan kualitas Bandung sebagai Kota Ramah Lansia, pihaknya tengah mengkaji berbagai indikator yang dibutuhkan para lansia saat ini yang nantinya akan terakomodir dalam regulasi berbentuk Perda.

Beberapa indikator tersebut mengacu pada muatan lokal yang tertuang dalam Pasal 5 Permensos Nomor 4 Tahun 2017.

Mulai dari penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman, penyediaan ruang terbuka dan bangunan yang ramah lansia, transportasi ramah lansia, penghormatan dan inklusi sosial, partisipasi sosial, partisipasi sipil, pekerjaan yang ramah lansia, dukungan komunitas dan pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, keagamaan, dan mental spiritual, hingga advokasi sosial dan bantuan hukum dan atau perlindungan lansia dari ancaman atau tindak kekerasan.

"Jadi muatan lokal yang tertuang dalam Pasal 5 Permensos Nomor 4 Tahun 2017 ini kami jadikan rujukan untuk mewujudkan Bandung sebagai kota ramah lansia. Disamping itu pun kami juga menambahkan indikator tambahan muatan lokal lainnya yaitu, terkait perlindungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi sosial, semua aspek ini kemudian akan menjadi pasal-pasal yang ada di dalam Perda," ucapnya.

Disinggung terkait salah satu indikator, yaitu pemberyaan lansia, menurutnya, saat ini, kategori lansia terbagi dalam beberapa aspek yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dari lansia tersebut yaitu, potensial dan non potensial.

Untuk kategori lansia potensial artinya memiliki kemauan dan kemampuan untuk tetap bekerja atau berkarya berupa barang atau jasa secara mandiri, sedangakan non-potensial, membutuhkan bantuan orang lain untuk kehidupan sehari-hari.

Tatang menambahkan, bahwa solusi dalam persoalan lansia ini adalah dibutuhkannya dibutuhkan peran serta dari semua pihak.

Oleh karena itu, diharapkan dengan terbentuknya Perda tersebut, maka implementasi dari program-program lansia dapat berjalan dengan baik di masyarakat.

"Persoalan lansia ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, tapi juga seluruh masyarakat, keluarga, termasuk badan usaha.
Sebab, wujud kepedulian dan memberikan nilai terbaik dalam pengabdian kita terhadap orangtua harus kita lakukan dan dukung secara bersama-sama dengan semangat kesadaran bersama, karena bagi umat muslim, mengurus orang tua merupakan suatu kewajiban," katanya.

  • Bagikan melalui: