Aktivitas Politik Terus Meningkat,Bawaslu Jabar Ingatkan Para Bakal Calon di Pilkada

www.wartagaluh.com BANDUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Begitu pula, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengingatkan kepada para bakal calon di Pilkada 2020 yang digelar di delapan daerah di Jabar agar tidak curi start dalam melakukan kampanye. Pasalnya, setelah tahapan pendaftaran pasangan calon, aktivitas politik cenderung meningkat.

Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat Zaki Hilmi mengatakan, Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020, tahapan masa kampanye baru akan berlangsung pada 26 September 2020.

"Mohon patuh kepada jadwal tahapan, sesuai dengan PKPU 5/2020, di mana kampanye baru akan dilangsungkan pada 26 September atau tiga hari setelah penetapan pasangan calon," kata Zaki, saat dihubungi melalui telepon, Senin 7 September 2020.

Menurut dia, aktivitas politik di delapan daerah yang menggelar Pilkada 2020 saat ini diperkirakan bakal mengalami peningkatan

"Jadi mohon tidak ada aktivitas yang mengindikasikan sama seperti aktivitas kampanye," ujarnya.

Zaki mengakui, pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan calon tak hanya disemarakkan oleh iring-iringan pendukung, melainkan pula dengan pemasangan berbagai bahan kampanye maupun alat peraga kampanye.

Meski begitu, dia menyatakan, kewenangan untuk melakukan penertiban saat ini bukan menjadi ranah Bawaslu. Oleh karena itu, jajaran Bawaslu bakal berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkannya.

"Dalam waktu dekat, jajaran kami akan melakukan koordinasi dengan Satpol PP. Soalnya, kalau pun ada yang sekarang sudah beredar, itu lebih kepada alat peraga sosialisasi, yang itu tidak sesuai peraturan daerah tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan," paparnya.

Zaki menambahkan, Bawaslu pun mengingatkan kepada para calon petahana ataupun keluarga petahana untuk tidak memanfaatkan program maupun kebijakan pemerintah daerah untuk kepentingan kampanye pilkada.

"Kami mengingatkan terkait Pasal 71 UU 10/2016, yang pada intinya bupati/wali kota dilarang menyalahgunakan kewenangan berupa program atau kegiatan lainnya yang menguntungkan salah satu pasangan calon," imbuhnya.

  • Bagikan melalui: