Pemkot Bandung Dianggap Kuarang Tegas Tindak Mini Market "Bodong"

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 02 tahun 2009, tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern (swalayan) Pasal 21 (1), bahwa setiap kegiatan perdagangan wajib memiliki izin usaha perdagangan dan toko modern (mini matket) tidak boleh berada di tengah permukiman dan lokasinya harus berjarak paling tidak 500 meter dari pasar tradisional. Namun kenyataannya semua itu hanya isapan jempol belaka, artinya penguasa sudah kalah oleh pengusaha.

Hal inilah yang menarik perhatian Anggota Komisi A, DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama dari Partai Demokrat untuk menyikapi persoalan ini.

Menurutnya, seharusnya pemerintah Kota Bandung dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berani bertindak tegas, atas pelanggaran yang dilakukan oleh para pemilik toko swalayan yang tidak mengantongi SIUP tapi beroperasi.

“Pemkot harus tegas biula perlu segel langsung, jangan memberikan ruang bagi mereka. Perda saja sudah berani mereka langgar, apalagi moratorium yang sifatnya hanya sekedar edaran,” tegas Andi.

Karena yang terjadi saat ini menurutnya, akibat adanya pembiaran yang dilakukan pemkot Bandung. Sehingga pengusaha serasa mendapatkan angin untuk memperluas jaringan usahanya.

Berdasarkan data yang dikantonginya, di Kota Bandung terdaftar sekitar 521 toko swalayan. Namun yang memiliki ijin hanya sekitar tigaratusan.

“Yang terjadi sekarang ini akibat adanya pembiaran dari pemerintah. Pertanyaan saya, untuk apa susah-susah membuat perda kalau tidak dilaksanakan. Di Kota Bandung itu dari sekitar 521 toko swalayan empat puluh persenya tidak berijin. Satpol PP selaku penegak perda harus berani bertindak tegas,” ujarnya.

Namun ketika disinggung adanya orang penting atau pejabat yang membekingi para pengusaha, swalayan seperti Alfamart, Indomart maupun Yomart dan sejenisnya, Andi pun enggan berkomentar.

“Kalau hal itu saya terus terang tidak tahu,” tukasnya.

Namun ia berjanji untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan dengan didampingi petugas dari dinas atau instansi terkait. Sehingga jika menemukan pelanggaran akan langsung dilakukan penindakan.

“InsyaAlloh dalam waktu dekat ini kami akan melakukan sidak ke lapangan,”katanya.

Sementara itu ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Idonesia (APRINDO) Kota Bandung, Anton saat dihubungi via selulernya maupun pesan whatapp untuk diomintai tanggapan terkait hal tersebut tidak memberikan jawaban.

Dari pantauan di lapangan, dua toko swalayan Alfamart di Jalan Pasirkoja dan Jalan Bojongloa hingga saat ini masih terus beroperasi. Padahal jelas-jelas tidak mengantongi ijin dan sudah diberikan tiga kali surat peringatan atau teguran oleh Satpol PP Kota Bandung.

Kota Bandung, Wartagaluh.com

  • Bagikan melalui: