Konsep Dwi Bandara Husein - Kertajati, Didorong Ke Pemerintah Pusat

BANDUNG -- Kembali, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, membuat konsep brilian yakni “Dwi Bandara” atau pengoperasian bersama Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. Kata Farhan, pengoperasian kembali Bandara Husein ini sangat penting, bukan hanya bagi Bandung, namun juga untuk mendukung ekosistem transportasi udara di Jawa Barat.

“Ya, kami menyarankan agar kedua bandara dihidupkan secara simultan. Jangan menunggu yang satu maju dulu baru yang lain menyusul. Kalau hanya menunggu, kita tak akan bergerak alias stagnan,” kata Farhan, usai bertemu Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa, di Gedung Sate Bandung, belum lama ini.

Konsep Dwi Bandara ini, kata dia, merupakan hasil kajian Pemkot Bandung bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jawa Barat. Rencana itu juga melibatkan masukan dari PT Dirgantara Indonesia (PT DI), Lanud Husein Sastranegara, dan PT Angkasa Pura II.

Farhan menyatakan Bandara Husein harus berperan sebagai “satelit” yang mendukung BIJB Kertajati. “Bandara Husein ini, yakni bagian tak terpisahkan dari ekosistem penerbangan di Jawa Barat. Saat pusat ekosistem ada di Kertajati, satelitnya harus hidup untuk saling mendukung,” paparnya.

Sedangkan DPR RI, turut mendukung usulan aktivasi dua bandara di Jawa Barat ini. “Alhamdulillah, dari perspektif masyarakat, jangan sampai mematikan satu bandara membuat dua-duanya justru mati. Jadi ya dihidupkan dua-duanya itu lebih bagus,” imbuhnya.

Namun demikian, Farhan mengungkapkan ada tantangan besar karena kebijakan pemerintah pusat menekankan aktivasi Kertajati sebagai hub utama. “Kemenhub terbuka pada ide kami, tapi mereka berpatokan pada perintah presiden untuk mengaktifkan Kertajati. Kami menawarkan cara dengan menghidupkan bersama alias Dwi Bandara,” ungkapnya.

Bandara Husein berdiri di lahan seluas 145 hektare dengan lokasi sangat strategis: hanya 3 km dari Tol Pasteur, sekitar 15 menit dari pusat Kota Bandung, dan terhubung ke Stasiun Cimindi dengan kereta dalam waktu 10–15 menit. Fasilitas yang ada dinilai masih layak untuk melayani penerbangan.

Pemkot Bandung mengusulkan ini supaya Husein difokuskan pada penerbangan domestik unggulan seperti Denpasar, Medan, dan Balikpapan. Untuk internasional, rute Kuala Lumpur diprioritaskan karena tingginya permintaan wisata dan perdagangan dari Malaysia.

Bahkan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Malaysia sebelumnya juga sudah menyurati Pemkot Bandung agar Husein kembali diaktifkan kembali. Farhan menilai, dwi bandara akan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung.

Pada semester I 2025 ini, pasal dia, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tercatat 5,42 persen, ditopang inflasi terkendali dan peningkatan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara. Tingkat hunian hotel pun di Agustus 2025, rata-rata mencapai 56,38 persen, dengan hotel berbintang bahkan melampaui 60 persen,

" Hal ini menunjukkan wisatawan yang datang memiliki daya beli premium,” tukasnya.

Pemkot Bandung terus menargetkan penyusunan masterplan gabungan Husein–Kertajati dalam 12 bulan ke depan, agar bisa diluncurkan sebagai “West Java Twin Airport” pada akhir 2026. Konsep ini sejalan dengan strategi West Java Aero Gateway yang diharapkan menjadi pintu gerbang transportasi udara dan pariwisata Jawa Barat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa, menjelaskan sangat menyambut baik usulan itu. Kata dia, Bandara Husein memiliki sejarah panjang dan merupakan aset penting yang tak boleh ditinggalkan begitu saja.

“Jawa Barat punya dua bandara, Kertajati dan Husein. Jangan sampai menghidupkan yang satu justru mematikan yang satunya. Akhirnya dua-duanya tidak hidup alias mati. Hal itu, yang mati tidak hidup-hidup, yang hidup malah makin tenggelam. Hal ini yang kita alami hari ini,” jelasnya.

Saan menuturkan, bandara adalah etalase sebuah daerah dan memiliki dampak ekonomi yang sangat besar. Dia mendorong semua pihak, baik DPR RI, Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, Angkasa Pura, Lanud Husein, ataupun Kemenhub, untuk mencari solusi terbaik agar keduanya bisa beroperasi secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

“Kita ini ingin yang mati bisa hidup dan yang hidup tambah sehat. Sehingga tak menjadi beban, tapi justru memberi manfaat dan kemudahan bagi masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.