Sinyal Kota Bandung Mau Naikkan Pajak

BANDUNG  - -Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membuat kebijaka yang tak biasa, saat ini sedang digodok alias sinyal untuk menaikkan pendapatan daerah dari sektor pajak demi mendongkrak untuk tahun depan. Hal itu, salah satunya yakni dari sektor pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) PB1 yang diketahui merupakan pajak untuk restoran.

Pernyataan tersebut, Farhan ungkapkan usai rapat paripurna Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Rancangan APBD 2026, belum lama ini. Di momen tersebut, selain pajak restoran, Farhan juga mengungkit tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) kategori PB2.

"Ya, kita melihat beberapa peluang di antaranya yakni optimasi di PAD khusus PB1. Kami pun akan melihat peluang untuk peningkatan dari PBB, tapi memang untuk peningkatan PB1 maupun PBB, PBB P2. Hal itu, kita harus terlebih dulu membuktikan manfaat dan benefit yang bisa kita berikan pada para pembayar pajak," ungkap Farhan.

Pernyataan tersebut disampaikan Farhan untuk menjawab soal potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung. Hal itu, Kota Bandung saat ini mengalami defisit Rp 600 miliar setelah pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2026.

Setelah peringatan Hari Santri Nasional di Plaza Balai Kota Bandung, pada Rabu (22/10/2025), Farhan kembali ditanya soal rencananya menaikkan PBB. Kata Farhan, mengaku belum bisa mengambil kesimpulan karena harus berkoordinasi dahulu dengan Kementerian Keuangan.

"Untuk Kenaikan PBB tahun 2026? Belum tahu, saya justru mau ke Jakarta dulu mau ketemu sama Kementerian Keuangan," ucapnya.

Farhan memang telah memberi sinyal soal rencana kenaikan PBB tahun depan. Tapi, dia enggan jika kenaikan pajak itu nantinya malah membebani masyarakat Kota Bandung.

"Ya, kalau kenaikan rate sih tak ada, tapi kan NJOP (nilai jual objek pajak) pastinya akan naik juga. Kalau NJOP naik, senang nggak harga tanahnya naik? Itu mah kan sudah konsekuensi," katanya.

"Jadi kita lagi atur gimana caranya agar berbagai macam pajak retribusi teh tak membebani masyarakat. Apalagi sekarang kan pengetatan manajemen keuangan. Kami juga hampir setiap hari bolak-balik ke Kementerian Keuangan untuk dapat mengetahui sebetulnya arah pengelolaan keuangan ini mau seperti apa, begitu" tandasnya.