Tekan Pengangguran, Pemkot Bandung Perluas Program Magang, Pelatihan & Penyaluran Kerja ke Negri

BANDUNG, wartagaluh.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperluas berbagai program ketenagakerjaan sebagai upaya menekan angka pengangguran terbuka dan mengantisipasi meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Berbagai strategi disiapkan, mulai dari pelatihan berbasis kompetensi, program magang bersubsidi, padat karya, hingga perluasan kesempatan kerja ke luar negeri.

Langkah tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Forum Rembuk Kota yang digelar di Hotel Aryaduta Bandung, Rabu, 15 Juli 2026. Forum ini menghadirkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat untuk merumuskan solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan, kondisi ketenagakerjaan di Kota Bandung masih menghadapi tantangan yang kompleks. Tingkat pengangguran terbuka saat ini masih berada di angka 7,24 persen, sementara angka PHK juga masih cukup tinggi.

Di sisi lain, Kota Bandung juga menjadi salah satu tujuan masyarakat dari berbagai daerah yang datang untuk mencari pekerjaan sehingga persaingan di pasar kerja semakin ketat.

“Tantangan ketenagakerjaan di Kota Bandung adalah tingkat pengangguran terbuka kita masih di atas 7 persen. Di saat yang sama, kita juga menghadapi kenyataan bahwa tingkat PHK cukup tinggi sementara banyak orang dari luar Kota Bandung datang untuk mencari pekerjaan. Karena itu kami ingin seluruh stakeholder memberikan masukan agar solusi yang dihasilkan benar-benar komprehensif,” kata Farhan.

Menurut Farhan, menjaga keberlangsungan dunia usaha merupakan salah satu langkah paling efektif untuk menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat sehingga pelaku usaha mampu bertahan sekaligus meningkatkan investasi.

“Untuk memastikan lapangan pekerjaan tersedia di Kota Bandung, satu-satunya kunci adalah menyehatkan iklim usaha. Peluang investasi terbesar Kota Bandung saat ini adalah di sektor pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar lebih siap menghadapi kebutuhan dunia industri.

Salah satu program prioritas adalah pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Pelatihan lanjutan yang diselenggarakan Disnaker juga dilengkapi sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga peserta memiliki daya saing lebih tinggi saat memasuki dunia kerja.

“Pelatihannya harus presisi sesuai kebutuhan industri. Jangan sampai pelatihannya ke mana, kebutuhannya ke mana. Karena itu Disnaker sekarang fokus pada pelatihan berbasis kompetensi yang dilengkapi sertifikasi BNSP agar peserta memiliki daya saing saat masuk ke dunia kerja,” ujar Yayan.

Selain pelatihan, Disnaker terus memperkuat program padat karya sebagai salah satu solusi jangka pendek bagi masyarakat terdampak PHK. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan penataan lingkungan di Kota Bandung.

Program magang bersubsidi pun terus dikembangkan melalui kemitraan dengan sektor perhotelan, restoran, dan kafe. Selama mengikuti magang, peserta memperoleh uang transportasi, konsumsi, sekaligus pengalaman kerja selama dua hingga tiga bulan.

Menurut Yayan, program magang memberikan manfaat ganda karena membantu dunia usaha memperoleh tenaga kerja sekaligus meningkatkan kompetensi peserta.

“Magang ini memberikan dua manfaat. Industri terbantu mendapatkan tenaga kerja sementara peserta mendapatkan pengalaman kerja dan keterampilan. Sebagian besar peserta akhirnya terserap bekerja, bahkan ada yang kemudian membuka usaha sendiri,” katanya.

Pemkot Bandung juga membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk bekerja di luar negeri, terutama ke Jepang yang masih membutuhkan tenaga kerja di berbagai sektor seperti caregiver, perhotelan, dan manufaktur.

Untuk mendukung program tersebut, Disnaker bekerja sama dengan berbagai Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Pemerintah memberikan subsidi pelatihan bahasa Jepang sebesar Rp10 juta hingga Rp15 juta kepada peserta yang telah memenuhi persyaratan keberangkatan.

“Sekarang polanya berubah. Warga mendaftar ke LPK, setelah siap berangkat kami memberikan subsidi pelatihannya. Dalam waktu dekat sekitar 50 orang akan diberangkatkan ke Jepang. Harapannya mereka pulang tidak hanya membawa penghasilan, tetapi juga membawa keterampilan, kemampuan bahasa, dan budaya kerja yang disiplin,” ungkapnya.

Tak hanya menyasar pencari kerja umum, Disnaker juga mulai membuka jalur bagi kalangan mahasiswa melalui kerja sama dengan Universitas Teknologi Bandung (UTB). Program tersebut memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman bekerja di Jepang sekaligus melanjutkan pendidikan.

“Kita sedang menjalin kerja sama dengan UTB dan memberikan kesempatan untuk mahasiswanya bisa bekerja di Jepang dan melanjutkan pendidikannya,” tutup Yayan.