Bandung Bersiap Bangun 1.000 Rumah Susun, Pemkot Percepat Regulasi dan Kolaborasi dengan Pemerintah

BANDUNG, wartagaluh.com – Kota Bandung bersiap memasuki babak baru pembangunan sektor perumahan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama pemerintah pusat mempercepat implementasi Program Tiga Juta Rumah melalui penyiapan regulasi, penguatan kolaborasi, serta rencana pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses terhadap hunian layak sekaligus menjawab tingginya kebutuhan rumah di kawasan perkotaan.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat menghadiri Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera dan BRI di Balarea Plaza Summarecon Bandung, Rabu, 15 Juli 2026.

Farhan mengatakan, penyediaan rumah merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga kini masih terdapat berbagai kendala yang menghambat masyarakat untuk memiliki rumah, mulai dari keterbatasan lahan, tingginya harga properti, hingga regulasi yang masih perlu diselaraskan.

Karena itu, menurutnya, Program Tiga Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.

"Melalui Program Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo, dogma bahwa generasi sekarang tidak mungkin memiliki rumah akan kita bongkar bersama-sama. Setiap orang di negeri ini berhak memiliki atap di atas kepalanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya," ujar Farhan.

Ia menilai, program nasional tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan rumah, tetapi juga menjadi peluang untuk menata kembali kawasan perkotaan agar lebih tertib, produktif, dan layak huni.

Menurut Farhan, pengembangan kawasan permukiman di Kota Bandung ke depan akan diarahkan pada konsep Transit Oriented Development (TOD), yakni pembangunan kawasan hunian yang terhubung dengan jaringan transportasi publik.

Konsep tersebut dinilai mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus meningkatkan produktivitas perkotaan.

"Pembangunan rumah susun dalam skema Transit Oriented Development, yaitu kawasan hunian yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi publik, menjadi sangat penting. Salah satu indikator kesejahteraan dan produktivitas sebuah kota adalah tingginya mobilitas masyarakatnya," katanya.

Untuk mendukung implementasi program tersebut, Farhan memastikan Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD Kota Bandung akan melakukan berbagai penyesuaian regulasi sehingga proses pembangunan dapat berlangsung lebih cepat tanpa mengabaikan aspek tata ruang dan kepentingan masyarakat.

"Kami dari Pemerintah Kota Bandung bersama seluruh kepala perangkat daerah dan DPRD akan selalu berkomitmen melakukan terobosan-terobosan aturan agar Program Tiga Juta Rumah di seluruh Indonesia terwujud juga di Kota Bandung," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan pemerintah pusat terus mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah sebagai salah satu program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang akan memperoleh dukungan pembangunan hunian vertikal dalam jumlah besar.

Pemerintah pusat menargetkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun di Kota Bandung sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

"Kalau saya tidak salah, Kota Bandung belum pernah mendapatkan pembangunan rumah susun sebanyak 1.000 unit sekaligus. Pada masa Presiden Prabowo inilah kita bangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung," ujar Maruarar.

Ia menambahkan, percepatan pembangunan perumahan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo agar pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan lambat.

"Presiden Prabowo tidak mau pelayanan kepada rakyat berjalan lambat. Beliau ingin membantu rakyat dengan cepat dan dalam skala besar," katanya.

Dukungan terhadap program tersebut juga datang dari BP Tapera. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan pihaknya siap memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bandung agar masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memperoleh pembiayaan rumah.

Heru menjelaskan, BP Tapera tengah membuka peluang agar skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat digunakan untuk mendukung pembangunan rumah susun di Kota Bandung.

"Kami siap mempercepat kolaborasi. Pembiayaan FLPP nantinya bisa masuk untuk rumah susun sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau," ujarnya.

Menurut Heru, kebutuhan rumah di Jawa Barat masih sangat tinggi sehingga penyelesaiannya memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, hingga para pengembang.

"Kami terus mendukung penyediaan rumah layak bagi masyarakat. Tanpa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, kebutuhan rumah yang masih tinggi akan sulit dipenuhi," tuturnya.

Melalui dukungan regulasi, pembangunan 1.000 unit rumah susun, pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD), serta kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Kota Bandung, BP Tapera, sektor perbankan, dan pengembang, Program Tiga Juta Rumah diharapkan mampu menjadi solusi atas kebutuhan hunian masyarakat perkotaan. Selain memperluas kepemilikan rumah, program ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kota Bandung yang lebih tertata, modern, inklusif, dan berkelanjutan.