Farhan Ajak Seluruh OPD Bergerak Bersama, Bandung Bidik Zero New Stunting

BANDUNG, wartagaluh.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperkuat strategi penanganan stunting dengan meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting. Program tersebut menjadi gerakan kolaboratif yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kewilayahan, tenaga kesehatan, kader Posyandu, hingga masyarakat untuk mencegah lahirnya kasus stunting baru melalui pembenahan sanitasi, lingkungan, dan pemenuhan gizi.

Peluncuran program dipimpin langsung Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, didampingi Ketua TP Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan, di Yess Coffee, Kota Bandung, Rabu, 15 Juli 2026.

Dalam arahannya, Farhan menegaskan penanganan stunting harus dilakukan secara menyeluruh. Ia menilai selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada pemberian makanan bergizi, padahal persoalan stunting juga dipengaruhi oleh kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat.

"Stunting bukan hanya masalah ASI atau pemberian makanan tambahan. Ini persoalan yang sangat sistemik. Kalau kita ingin menurunkan angka stunting, maka yang harus kita benahi bukan hanya gizinya, tetapi juga lingkungan, sanitasi, kualitas air, dan seluruh faktor yang memengaruhinya," ujar Farhan.

Farhan mengungkapkan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Bandung masih mencapai 22,8 persen, sementara target nasional berada di angka 16 persen.

Menurutnya, data tersebut harus menjadi dasar penyusunan kebijakan sekaligus memacu seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja lebih efektif dalam menurunkan angka stunting.

"Kalau kita menyangkal bahwa kita sedang bermasalah, maka masalah itu akan semakin jauh dari solusi. Kita harus berani mengakui kondisi ini agar bisa mencari jalan keluarnya bersama," katanya.

Ia menjelaskan, Kota Bandung sebenarnya tidak mengalami persoalan ketersediaan pangan karena pasokan bahan makanan berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Karena itu, menurut Farhan, penyebab stunting perlu dilihat secara lebih luas, termasuk dari aspek sanitasi lingkungan, kualitas air bersih, hingga pola hidup masyarakat.

"Kalau soal suplai makanan, Kota Bandung tidak ada masalah sama sekali. Jadi jangan-jangan persoalannya bukan semata-mata gizi. Ada faktor-faktor lain yang harus kita selesaikan bersama," ujarnya.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih rendahnya akses sanitasi layak di sejumlah wilayah.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Bandung, sekitar 27 persen rumah tangga belum memiliki septic tank sesuai standar, sehingga berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan akibat praktik buang air besar sembarangan (BABS).

Menurut Farhan, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya angka stunting.

"Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan. Ini membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah karena sifatnya lintas sektor," katanya.

Karena itu, Farhan menginstruksikan seluruh OPD, camat, dan lurah melakukan pemetaan persoalan di wilayah masing-masing agar setiap intervensi disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

"Kewilayahan menjadi garda terdepan. Ada wilayah yang persoalannya banjir, ada yang sanitasi, ada yang kualitas air. Semua harus dipetakan agar intervensinya tepat sasaran," ujarnya.

Selain memperkuat koordinasi kewilayahan, Pemkot Bandung juga akan mengoptimalkan Dapur Dahsyat di setiap kelurahan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Program tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mengalami kekurangan gizi.

Di sisi lain, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga diminta mulai melakukan pemetaan kualitas air sungai, termasuk menguji kandungan bakteri Escherichia coli di beberapa titik Sungai Cikapundung sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan lingkungan.

Melalui gerakan Bandung Utama Goes to Zero New Stunting, Farhan menargetkan tidak ada lagi kasus stunting baru di Kota Bandung. Untuk memastikan target tersebut berjalan sesuai rencana, ia meminta evaluasi dilakukan secara berkala.

"Zero New Stunting bukan keajaiban, tetapi sebuah proses. Setiap Senin ketiga setiap bulan, saya minta laporan perkembangan sehingga tahu apa yang sudah berhasil dan yang masih harus diperbaiki," pintanya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh program harus berbasis data agar bantuan pemerintah dapat diterima keluarga yang benar-benar membutuhkan dan tidak terjadi tumpang tindih.

Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan, mengatakan upaya pencegahan stunting harus dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga anak berusia balita.

Menurutnya, stunting tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan otak, kemampuan belajar, serta kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

"Karena itu pencegahan harus dimulai dari keluarga dan diperkuat oleh seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Aryatri menjelaskan, saat ini Kota Bandung memiliki 2.004 Posyandu, dengan 2.003 Posyandu aktif yang didukung oleh 14.797 kader. Seluruh kader tersebut menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat melalui Posyandu yang kini telah bertransformasi menjadi Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Ia optimistis kolaborasi lintas sektor yang dibangun melalui program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting akan mempercepat penurunan angka stunting sekaligus melahirkan generasi Bandung yang sehat dan berkualitas.

"Melalui kolaborasi antara kader Posyandu, tenaga kesehatan, PKK, Karang Taruna, pemerintah kewilayahan, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis dapat melahirkan generasi Bandung yang sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan seluruh pelaksanaan program akan dipantau melalui sistem by name by address hingga tingkat kelurahan.

Setiap bulan, puskesmas akan melaporkan data balita dan ibu hamil berisiko stunting kepada pemerintah kewilayahan agar intervensi dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

"Dinas Kesehatan bersama seluruh kewilayahan akan terus melakukan evaluasi. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis Kota Bandung mampu mewujudkan Zero New Stunting," ujar Sony.

Dengan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga menyentuh persoalan sanitasi, lingkungan, kualitas air, dan penguatan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kota Bandung berharap program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.